CONTOH DUPLIK   Leave a comment

LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) PADANG

“ REFKI SAPUTRA, S.H., LL.M”

S.K Menteri Kehakiman No.2503 – KP.04.13.05

Jln.Veteran No. 40 APadang, 25120INDONESIA

Phone (0751) 123456

 

 

 

 

“ UNTUK KEADILAN”

 

                                                         DUPLIK     

 

TANGGAPAN PENASIHAT HUKUM

ATAS REPLIK JAKSA PENUNTUT UMUM

 

 

Majelis Hakim Yang terhormat,

Jaksa Penuntut Umum yang kami Hormati,

 

Sebelumnya saya Penasehat Hukum Terdakwa EVA MAIDANI mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir di persidangan ini, terutama pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, karena saya masih diberi kesempatan untuk mengajukan tanggapan atas Replik Jaksa Penuntut Umum. Dengan tanggapan atas tanggapan ini, saya sama sekali tidak bermasuk memperlambat atau mempersulit jalannya persidangan, namun kesempatan yang disediakan oleh prosedur hukum Acara Pidana ini kami tujukan semata-mata untuk mencari kebenaran sejati untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam perkara ini.

Bahwa setelah mempelajari point-point replik dari Jaksa Penuntut Umum, maka berikut kami akan memberikan tanggapan point demi point berikut:

  1. Bahwa saya penasehat hukum tidak sependapat dengan Penuntut Umum berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur pasal 338 KUHP dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :
    1. a.  Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah merekontruksi alat bukti penunjuk secara subjektif, tidak terdapat fakta yang jelas mengenai kesaksian para saksi yang menyatakan melihat terdakwa telah memasukkan racun ke dalam makanan korban;
    2. b.  Bahwa keterangan saksi ADE SAPUTRA (tetangga/teman seprofesi korban) tidak bisa dijadikan alat bukti karena saksi tidak menyaksikan secara langsung peristiwa tersebut;
    3. c.   Berdasarkan kedua tanggapan yang telah diuraikan di atas maka persolan apakah Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut menjadi tidak relevan;

2. Kami sangat setuju dengan Penuntut Umum bahwa masyarakat / warga negara perlu mendapatkan perlindungan dari tindak kejahatan, namun pidana hendaknya ditetapkan secara proposional dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang lain yaitu penekanan jumlah kejahatan dan resosialisasi waktu. Kami menilai bahwa dikaitkan dengan kondisi dan latar belakang klien saya yaitu terdakwa EVA MAIDANI , maka penjatuhan pidana badan berupa penjara selama 15 tahun adalah tidak rasional dan bahkan tidak manusiawi karena justru bertentangan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri.

 

Majelis Hakim yang terhormat,

Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,

 

Berkaitan dengan hal tersebut, kami tetap berkesimpulan bahwa dakwaan yaitu pasal 340 KUHP tidak sesuai diterapkan kepada diri terdakwa, karena terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalamsuratdakwaan dilatarbelakangi oleh kejadian-kejadian yang menimpa atas diri terdakwa sebelumnya, yakni kekerasan dlam rumah tangga. ,namun kamu memandang bahwa sesuai dengan kondisi yang menyertai terdakwa, maka terdakwa harus dihindarkan dari penjatuhan sanksi pidana yang memberatkan.

 

Bahwa denagn demikian maka saya menyatakan tetap pada pembelaan sebagaimana telah kami bacakan dalam Pledoi sidang terdahulu.

 

Akhirnya pertimbangan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan harapan kami adalah terwujudnya hukum pidana yang adil dan manusiawi dalam perkara ini.

 

 

 

Padang,      Desember 2007

Penasehat Hukum

 

 

 

 

REFKI SAPUTRA, S.H., LL. M

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted September 18, 2011 by Intan Sari Widya Ningrum in Dikem - Hukum Acara Pidana, Hukum

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: